TUGAS MINGGU KE 3

PERTANYAAN :

  • Berikan contoh masing-masing bentuk usaha perusahaan, bank dan non bank, masing-masing 3 contoh usaha nyata? Dan di cari landasan hukumnya bukan hanya nama-nama perusahaannya saja!

Lima contoh nama-nama perusahaannya yaitu:

  1. Bank
  2. Non Bank
  3. Perseroan
  4. Firma
  5. CV

Jawaban Nomer 1 :

  1. Bank
  • Jasa Jakarta:

Dasar Hukum

Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pendirian Perseroan dilaksanakan dengan Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimuat dalam akte No. 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan No. 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan akte No. 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

  • Muamalat Indonesia:

    Dasar Hukum

    landasan hukum bagi berdirinya Bank Syariah adalah UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992. [5] Celah landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1 ayat 12, yang menyinggung bahwa Bank dapat memberikan pinjaman dengan dengan sistim bagi hasil. Selengkapnya UU. No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), berbunyi sbb:

    Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

     

  • Bank Jambi:

Dasar Hukum

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah maka seluruh Bank Pembangunan Daerah di setiap provinsi di Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan pendiriannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No.3 Tahun 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No.9/32/127-164 tanggal 25 September 1964, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatannya sebagai Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan aturan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1962.

  1. Non Bank
  • Pegadaian

    Dasar Hukum

    Peraturan pemerintah republik indonesia nomer 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara (Presiden Republik Indonesia) :

    Menimbang :

  1. perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan.
  2. bahwa behubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tersebut yang berusaha dalam lapangan perkreditan tasa dasar hukum gadai (Staatsblad 1847 Nomor 23 jis Staatsblad Nomor 402 dan tambahan-tambahannya serta Staatsblad 1921 Nomor 28):

    Mengingat:

    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
    2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
    3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PEGADAIAN.

Pasal 1.

  1. Dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian, selanjutnya disebut P.N. Pegadaian, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
  2. Perusahaan milik negara yang namanya disebut dibawah ini: Jawatan Pegadaian Negara yang ditunjuk sebagai perusahaan dalam arti pasal 2 “Indische Bedreijvenwet” dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut dalam ayat (1). *15495
  3. Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Jawatan Pegadaian Negara beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1).
  4. Pelaksanaan peleburan serta pengalihan dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Keuangan.
  • Asuransi

    Dasar Hukum

     

    Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).

     

    Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

     

    Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

     

    Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

     

  • Dana Pensiun

     

    Dasar Hukum

     

    Undang-undan republik indonesia nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun:

    Menimbang:

  1. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. bahwa sejalan dengan hakikat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  3. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
  4. bahwa adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas;
  5. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu UndangUndang.

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 99Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459).

     

     

     

     

     

  1. Perseroan
  • PT Telkom

    Dasar Hukum

    Keputusan menteri badan usaha milik negara no. Kep-236/mbu/2003, tanggal 17 juni 2003 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan

    Surat edaran menteri badan usaha milik negara no. Se 433/mbu/2003 tanggal 16 september 2003 tentang petunjuk pelaksanaan program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan

    Keputusan direksi  no. Kd 51/ps150/cop-b0030000/2006 13 september 2006 tentang  organisasi pusat pengelolaan program kemitraan dan program bina lingkungan (community development center).

    Keputusan direksi pt telkom  no. Kd 51/ku-200/ plk00/ 2003 tanggal 28 agustus 2003 tentang  program kemitraan dan program bina lingkungan

    Per-05/mbu/2007 tanggal 27 april 2007  tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan 

    Keputusan direksi  no. Kd 12/ps150/cop-b0030000/2008 tanggal 5 februari 2008 tentang  organisasi pusat pengelolaan program kemitraan dan program bina lingkungan (community development center).

  • PT Angkasa Pura

    Dasar Hukum

    Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan kepada Keputusan dan Peraturan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN di Indonesia. Keputusan dan Peraturan Kementerian yang menjadi dasar hukum pengelolaan PKBL adalah :

    • Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor : Kep-216/M-PBUMN/1999, tanggal 28 September 1999, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
    • Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui
    • Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

    Selain Keputusan dan Peraturan Kementerian BUMN diatas sebagai pemegang saham perusahaan, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Angkasa Pura I (Persero), di dasarkan kepada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.42/KU.13/2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang Petunjuk Pelkasanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).

     

  • PT Garuda Indonesia

    Dasar Hukum

    PT Garuda Indonesian (Persero) Tbk (“Perseroan”) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 Juli 1975 berturut-turut di bawah No. 2250, 2251, dan 2252, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434 (“Akta Pendirian”).

    Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali di ubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54724.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-00801 tanggal 10 Januari 2011, persetujuan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084627.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0001962 AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.62.37582 tanggal 25 Januari 2011, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 27 September 2011, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-33910 tertanggal 21 Oktober 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-00853337.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

  • Firma

        Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

    Contoh Firma :    – Deloitte Konsultan Indonesia 

                – KPMG

                – Price water house coopers

 

  • CV    

        Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

     

    Contoh CV :

    • Ryan Mobil
    • Andi Motor
    • Indo Mobil

     


     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s